Penyaluran Bantuan Rp 2,4 Juta/UMKM Menggandeng Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Hati-Hati Jeratan Bunga Bagi Pelaku Usaha Syari'ah

Sampai saat ini ada sekitar 6 juta data masuk untuk usulan UMKM penerima modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha UMKM.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan mengatakan, data yang masuk tersebut belumlah melalui proses identifikasi atau cleansing. Hingga kini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait bantuan modal kerja bagi UMKM senilai Rp 2,4 juta per orang tersebut.

"Dari data yang masuk saat ini ada sekitar 6 juta. Tapi itu belum diidentifikasi," kata Rully saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (4/8).

Rully mengatakan, mekanisme dalam bantuan modal kerja bagi UMKM tersebut, masyarakat dapat mengusulkan atau diusulkan oleh dinas-dinas dan juga kementerian/lembaga yang membina UMKM. Setelah ada usulan dilanjutkan dengan proses verifikasi/identifikasi dan jika sesuai kriteria yang ditetapkan maka dana dapat langsung disalurkan.

"Kami lakukan cleansing. Bila oke sesuai kriteria yang diatur dalam Permenkop yakni pelaku usaha dan belum memiliki akses material dengan lembaga perbankan, langsung dana masuk rekening yang bersangkutan," jelas Rully.

Catatan saja, pemerintah berencana memberikan bantuan berupa bantuan modal kerja untuk UMKM, senilai Rp 2,4 juta per orang.

Modal tersebut diberikan tidak dalam bentuk pinjaman. Tujuannya sebagai modal awal untuk melakukan usaha di tengah pandemi Covid-19.

Pemberian bantuan tersebut ditargetkan dapat mencakup 10 juta hingga 12 juta UMKM secara bertahap. Saat ini telah ada 1 juta UMKM yang telah diidentifikasi untuk mendapat bantuan tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM mendorong pelaku usaha kecil dan menengah/UMKM untuk bergabung dengan koperasi simpan pinjam/KSP. Pasalnya, penyaluran stimulus modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hanya bisa diakses lewat koperasi.

Menurut Teten, bergabungnya UMKM ke koperasi akan memudahkan kementerian melakukan pendampingan dan pendanaan. Terlebih saat ini banyak UMKM belum pernah mengakses pinjaman dari lembaga pembiayaan resmi.

"Karena itu kami mau coba konsolidasi UMKM, pengelolaannya dengan koperasi. Sehingga ke depan pengelolanya lebih mudah. Kami hanya perlu bermitra dengan Koperasi Simpan Pinjam," ujar Teten dalam webinar yang digelar BPIP, Kamis (30/7).

Jika serapan anggaran bagus, kata Teten, nantinya dana bergulir tersebut akan ditambah agar bisa memberikan dorongan lebih besar untuk menggerakkan perekonomian. "Kami dalam tahap akselerasi dengan begitu pembiayaan LPDB. Kami minta memperbesar dana LPDB," tuturnya.Menurut Teten, bergabungnya UMKM ke koperasi juga dapat mengakselerasi penyaluran stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah.

Kendati demikian, Teten menyampaikan bahwa pemerintah juga masih perlu menyiapkan model bisnis koperasi yang lebih efisien dan transparan agar dana yang digulirkan pemerintah tak diselewengkan.

Di samping itu, pemerintah juga perlu menghubungkan UMKM yang bergabung dengan koperasi-koperasi yang menerima dana bergulir dari pemerintah dengan konsumen, khususnya di bidang pangan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan LPDB mengalirkan seluruh dana yang disiapkan untuk koperasi sebesar Rp1 triliun."Jadi seperti itu. Memang kami perlu bangun bisnis model koperasi dan pangan yang terhubung dari hulu ke hilir termasuk ekosistem pembiayaan," tandas Teten.

Hal ini agar koperasi juga semakin cepat menyalurkannya kepada pelaku usaha UMKM untuk bantuan modal kerja. Ia menyatakan dana ini akan memperbaiki likuiditas koperasi sehingga koperasi bisa leluasa memberikan kredit kepada pelaku UMKM

Namun, ia tetap mengingatkan masing-masing koperasi tak memberikan bunga yang tinggi kepada pelaku UMKM. Jika bunganya tinggi, maka pinjaman yang ditawarkan koperasi juga tak akan menarik bagi pelaku UMKM.

Sumber: cnn.com dan Kontan.co.id

(Syamsil/Ekonomi Syari'ah)